DPRD Jateng Tetapkan Rencana Kerja Tahun 2026

Semarangpos.com, SEMARANG-DPRD Jateng menetapkan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026. Penyusunan Renja ini untuk memastikan seluruh kegiatan dan program kerja DPRD dapat dilaksanakan secara konsisten dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, mencerminkan aspirasi masyarakat, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Menurut Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto Renja tertuang dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD. Hal tersebut sebagai upaya penguatan peran strategis DPRD dalam mewujudkan lembaga legislatif daerah yang akuntabel, transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.

“Renja DPRD ini bertujuan agar ada perencanaan yang tertib. Selain itu, menjadi dasar untuk melaksanakan program-program dan kegiatan, dasar pengukuran kinerja Dewan, dasar evaluasi kinerja Dewan, dan kepastian hukum hubungan kinerja antara DPRD dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah,” katanya dikutip dari siaran pers pada Senin (6/10/2025).

Selain RKPD, Pimpinan DPRD Jateng juga menerima laporan pelaksanaan Reses. Beberapa persoalan diperoleh anggota dewan dalam pelaksanaan reses.  Sumanto mengatakan, reses menjadi perwujudan tugas anggota dewan, tugas penyerapan aspirasi konstituen, dan controlling kinerja eksekutif.

Baca Juga: Ketua DPRD Jateng Sumanto Ajak Anggota Dewan Profesional dan Berintegritas dalam Lakukan Tugas

Dia menjelaskan, selama masa reses, pihaknya menyerap sejumlah aspirasi seperti pembangunan infrastruktur pertanian dan akses jalan provinsi.

“Kami menyerap keinginan masyarakat agar pembangunan diarahkan ke infrastruktur pertanian dan ketahanan pangan. Selain itu, masyarakat juga menekankan perbaikan jalan provinsi dan konektivitas antar wilayah, jalan produksi, jalan penghubung desa dengan pasar, serta akses menuju pusat ekonomi lokal perlu diperbaiki agar mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi lebih efisien,” ungkapnya.

Baca Juga: Sumanto Ajak Petani di Karanganyar Beternak Ayam Jawa untuk Tingkatkan Penghasilan

Selain itu, dewan juga mendorong pemerataan akses dan infrastruktur pendidikan, terutama di sekolah swasta pelosok yang kurang penunjang aktivitas belajar.

“Kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik juga banyak mengemuka. Perhatian khusus juga perlu diarahkan pada insentif guru agama,” ujarnya. (NA)