Hari Antikorupsi, Ketua DPRD Jateng Sumanto Tegaskan Pentingnya Transparansi Anggaran & Pengawasan

Semarangpos.com, SEMARANG – Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Sumanto, menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola anggaran usai Ketua KPK RI Setyo Budiyanto memberikan peringatan agar daerah harus berbenah dalam momentum peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025.

Dalam Talkshow Hakordia bertema Optimalisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Mewujudkan Jawa Tengah yang Berintegritas dan Kolaboratif di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis (4/12/2025), Sumanto menyebut imbauan KPK menjadi pengingat bagi DPRD yang memiliki peran besar dalam penganggaran.

“Tadi kita kedatangan Pak Ketua KPK RI, Pak Setyo Budiyanto. Beliau memberikan warning bahwa harus berubah. Dengan pertemuan ini kan nanti akan mengingatkan kita [DPRD], karena kita punya hak di situ,” ujar Sumanto.

Ia menyebut, DPRD Jawa Tengah telah menerapkan sistem input aspirasi yang transparan dan dapat berbagai pihak akses.

“DPRD ini punya sistem yang sudah transparan untuk memasukkan budgeting. Baik bupati dan seluruh kepala desa sudah paham bahwa kita setiap orang bisa memasukkan aspirasi di situ,” lanjutnya.

Menurut Sumanto, penerapan sistem itu juga bertujuan membuka akses publik agar masyarakat mengetahui mana saja aspirasi dan program yang menjadi prioritas daerah.

“Setiap orang bisa mengakses dan tentunya dalam rangka supaya masyarakat paham prioritas mana yang lebih dari segi terisolasi kemudian dari segi ekonomi. Ini yang harus kita prioritaskan,” jelasnya.

Baca Juga: Jateng Lumbung Pangan Nasional, Ketua DPRD Sumanto Minta Petani Tidak Jual Lahan Pertanian

Sumanto mengaku, besarnya aspirasi masyarakat tak selalu dapat terakomodasi sepenuhnya karena keterbatasan anggaran.

“Mimpinya membangun seluruh masyarakat baik infrastruktur, pendidikan, itu dari anggaran yang sudah masuk di Provinsi Jawa Tengah hampir Rp100 triliun lebih. Mimpinya kita sama saja, kita punya gaji Rp10 juta mungkin [mimpi] belanjanya kan bisa Rp100 juta,” ujarnya.

Ia berharap pengelolaan anggaran daerah dapat memberikan manfaat maksimal bagi publik.

“Mari kita dengan anggaran yang sekian itu bisa memberikan nilai yang baik bagi kepentingan masyarakat,” tegasnya.

DPRD sebut pengawasan diperkuat, respons isu ‘bocor alus’ yang disinggung Ketua KPK.

Menanggapi istilah “bocor alus” yang sempat Ketua KPK sampaikan dalam konteks pengawasan daerah, Sumanto menegaskan fungsi pengawasan DPRD berjalan melalui berbagai mekanisme di lapangan.

Ia menyebut DPRD menjalankan tiga fungsi utama, yaitu legislasi, budgeting, dan pengawasan.

“Kita dipilih oleh rakyat ya hanya punya tiga fungsi ini. Fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan. Lah ini mencakup seluruh kehidupan sebetulnya,” ucapnya.

Sumanto menjelaskan, pengawasan tidak hanya dilakukan melalui rapat, namun juga lewat pengecekan langsung di daerah pemilihan maupun instansi terkait.

“Kita juga sering turun ke bawah, apa yang sudah terlaksana. Ada kunjungan daerah pemilihan, kemudian kunjungan ke instansi-instansi yang terkait,” terangnya.

Menurutnya, sinergi DPRD dengan Inspektorat menjadi kunci pencegahan penyimpangan sebelum terjadi.

“Kolaborasi dengan inspektorat ini akan lebih bermakna. Jadi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa untuk kita antisipasi di situ. Kita sudah banyak melakukan itu,” kata Sumanto.(NA)