Wonosobo Krisis Pupuk Subsidi, Kartu Tani Wajib Dipakai

Semarangpos.com, WONOSOBO – Wonosobo krisis pupuk subsidi sehingga jumlahnya tak memenuhi kebutuhan petani. Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan (Dispaperkan) Kabupaten Wonosobo pun meminta Kios Pupuk Lengkap atau KPL tidak menjual pupuk bersubsidi ke sembarang orang. KPL hanya boleh melayani petani dari lingkup daerahnya berdasarkan Kartu Tani.

Dispaperkan Wonosobo melarang KPL melayani pembelian pupuk bersubsidi bagi petani yang berasal dari luar wilayahnya. Peraturan ini mulai ditetapkan sejak Sabtu (1/8/2020). Pelarangan ini ditujukan agar penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran.

KPL diminta mencermati Daftar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) wilayah masing-masing. Apabila petani tidak tercantum dalam daftar tersebut, KPL wajib menolak pembeliannya.

Om Hao Bahas Benda Pusaka Cemeti sebagai Alat Tolak Bala

“Saya minta KPL mulai 1 Agustus tidak melayani pembelian dari luar wilayahnya, RDKK-nya tolong disimak, jika nama orang yang akan menebus pupuk tersebut tidak tertera disana maka wajib ditolak,” ujar Kepala Dispaperkan Wonosobo Sumaedi.

Kebebasan penjualan pupuk bersubsidi kerap kali ditemukan adanya penyalahgunaan. Hal ini tentu membawa dampak yang merugikan banyak pihak, terutama petani.

View this post on Instagram

Dalam rangka penyaluran pemberian pupuk bersubsidi agar tepat sasaran, Kios Pupuk Lengkap (KPL) mulai 1Agustus dilarang melayani pembelian pupuk bersubsidi dari luar wilayahnya. Agar mencermati daftar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), jika memang namanya tidak tercantum di daftar, maka wajib ditolak atau tidak dilayani. . "Saya minta KPL, mulai 1Agustus tidak melayani pembelian dari luar wilayahnya, RDKK-nya tolong disimak, jika nama orang yang akan menebus pupuk tersebut, tidak tertera disana maka wajib ditolak," demikian di tegaskan Asisten Sekda Bidang Ekonomi Pembangunan, Sumaedi yang merangkap Plt Kepala Dinas Paperkan Wonosobo. . Saat melaunching Kartu Tani, di aula Kecamatan Kejajar, Rabu (5/8), Bupati Wonosobo Eko Purnomo, mengungkapkan kebijakan ini dibuat berangkat dari berbagai peristiwa tindak penyimpangan pupuk bersubsidi, sehingga memberikan dampak negatif yang merugikan berbagai pihak, terutama bagi petani. Diharapkan melalui program Kartu Tani, penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih terjamin dan tepat sasaran. . "Berkaitan dengan pelaksanaan Kartu Tani di Wonosobo, Saya minta dukungan dan sinergi berbagai pihak, agar keberhasilan dari implementasi kartu tani dapat tercapai, sehingga kesejahteraan petani akan semakin meningkat". . Bagi para petani yang belum terdaftar didalam RDKK, agar segera menghubungi kelompok tani terdekat. "Kepada BRI Unit di seluruh kecamatan, Saya minta agar tetap berkoordinasi dengan PPL kecamatan setempat, untuk segera membagikan kartu tani yang belum terbagi, mendata serta memperbaiki kartu tani yang tidak berfungsi, dan jangan lupa pastikan, alat EDC seluruh KPL, dapat berfungsi dengan baik. Serta lakukan asistensi secara berkala terhadap kemampuan KPL dalam mengoperasikan EDC". . Produsen dan Distributor, diminta melakukan pengendalian dan pembinaan kepada KPL, agar dalam melayani penebusan pupuk bersubsidi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KP-3 diminta, tingkatkan pengawasan distribusi pupuk, dengan melakukan pemantauan secara intensif. PPL seluruh kecamatan, lakukan penyuluhan dan harus tahu permasalahan dan kendala yang dihadapi petani. #wonosobo #wonosobokab #setdawonosobo

A post shared by Sekretariat Daerah Wonosobo (@setdawonosobo) on Aug 5, 2020 at 1:38am PDT

Kawal Penyaluran Pupuk

Demi mencegah penyimpangan ini, Pemkab Wonosobo memanfaatkan Kartu Tani. Kartu itu diharapkan menjaga penyaluran pupuk subsidi di Wonosobo secara lebih terarah dan tepat sasaran.

“Berkaitan dengan pelaksanaan Kartu Tani di Wonosobo, Saya minta dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, agar keberhasilan dari implementasi Kartu Tani dapat tercapai,” ujar Bupati Wonosobo, Eko Purnomo dalam Instagram @setdawonosobo, Rabu (5/8/2020).

Cerita Sang Kancil yang Cepat Kalah pada Si Siput nan Lambat

Petani yang belum terdaftar di dalam RDKK dapat mendaftarkan dirinya dengan menghubungi kelompok tani terdekat. Sebab, petani tidak akan bisa membeli pupuk subsidi bila belum terdaftar di RDKK walaupun dirinya merupakan penduduk setempat.

Eko Purnomo meminta kepada BRI Unit seluruh kecamatan di Wonosobo untuk berkoordinasi dengan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan). Dirinya meminta agar Kartu Tani segera diberikan seluruhnya dan diperbaiki apabila ditemukan kesalahan.

Bupati Wonosobo meminta pihaknya memastikan fungsi EDC dan memberi bimbingan terhadap KPL dalam pengoperasiannya. “Jangan lupa pastikan alat EDC (Electronic Data Capture) seluruh KPL dapat berfungsi dengan baik. Serta lakukan asistensi secara berkala terhadap kemampuan KPL dalam mengoperasikan EDC,” imbuhnya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya