Ketua DPRD Jateng Sumanto Dorong Ormas dan Pemerintah Samakan Persepsi

Karanganyar, KARANGANYAR – Ketua DPRD Jateng Sumanto mendorong organisasi masyarakat (ormas) dan pemerintah menyamakan persepsi dalam menjalankan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan di daerah.

Tujuannya agar semua peran itu dapat berjalan sesuai fungsi serta kedudukannya di dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sumanto menambahkan, dengan adanya persepsi yang sama, dapat dibangun sebuah sinergi yang optimal dan produktif antara pemerintah serta berbagai elemen masyarakat.

Baca Juga: Ketua DPRD Jateng Raih Penghargaan Penggerak Penguatan Ketahanan Pangan

Sumanto mengatakan hal tersebut saat menjadi narasumber Komunikasi Sosial Kemasyarakatan Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang Ormas yang digelar Badan Kesbangpol Jateng di Kabupaten Karanganyar, belum lama ini.

“Komunikasi dan koordinasi yang terjalin dengan baik antara ormas dan masyarakat diharapkan mampu mencegah kemungkinan munculnya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang mengatasnamakan ormas untuk melakukan hal-hal kontraproduktif,” ujarnya.

Menurutnya, pembinaan ormas sejalan dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terlebih beberapa tahun ini, elemen masyarakat semakin berkesempatan untuk membuat kelompok, organisasi atau lembaga yang berorientasi pada penghimpunan potensi yang ada untuk menjadi sebuah kekuatan riil.

Baca Juga: Ketua DPRD Jateng Sumanto Ajak Masyarakat Lakukan Deteksi Dini Gangguan Kejiwaan

Namun, karakter, corak, dan tujuan yang berbeda dalam pembentukannya akan memperkaya khasanah pemikiran untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara.

Ia meminta pengembangan dan pendayagunaan ormas lebih ditekankan pada upaya merangsang partisipasi dan keswadayaan masyarakat.

“Tujuannya agar ormas mempunyai program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sejalan dengan tujuan pembangunan nasional,” katanya.

Selain itu, Sumanto juga mendorong ormas menjadi lembaga yang mandiri dan independen, serta tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.