Pelindo Tambah Alat Bongkar Muat Baru, Pengamat Sebut Dampaknya Terhadap Daya Saing

Semarangpos.com, SURABAYA – Sejumlah terminal peti kemas yang dioperasikan oleh PT Pelindo Terminal Petikemas akan dilengkapi dengan alat bongkar muat yang didatangkan dalam kondisi baru.

Secara keseluruhan terdapat sedikitnya 13 unit alat bongkar muat jenis quay container crane atau QCC (alat angkat peti kemas di dermaga) dan 26 unit alat bongkar muat jenis rubber tyred gantry crane atau RTG (alat angkat peti kemas di lapangan penumpukan). Alat-alat tersebut rencananya akan mulai tiba secara bertahap pada semester-II tahun 2026.

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengatakan sejumlah alat baru tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan layanan bongkar muat. Menurutnya, alat tersebut akan ditempatkan di sejumlah terminal utama seperti TPK Belawan di Sumatera Utara, TPS Surabaya di Jawa Timur dan TPK Semarang di Jawa Tengah.

Terminal peti kemas lainnya yang akan menerima alat baru adalah TPK Panjang di Lampung, TPK Perawang di Riau, TPK Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Selanjutnya adalah TPK Nilam di Jawa Timur, TPK Kendari di Sulawesi Tenggara, dan TPK Kijing di Kalimantan Barat.

“Selain mendatangkan alat baru, PT Pelindo Terminal Petikemas juga akan melakukan optimalisasi aset sejumlah alat baik QCC maupun RTG untuk mendukung kehandalan bongkar muat di terminal lainnya, seperti di TPK Berlian yang akan dilengkapi dengan dua unit QCC,” tambah Widyaswendra di Surabaya, Senin (9/2/2026).

Tambahan alat baru tersebut sejalan dengan data yang menyebut kinerja ekspor Indonesia sangat bertumpu pada pasar China dan Amerika Serikat. Kondisi itu membuat ekspor perlu ditopang penguatan sisi logistik, khususnya di pelabuhan. Salah satu langkah yang dinilai strategis adalah penambahan alat angkut dan peralatan bongkar muat untuk mempercepat arus barang ekspor-impor.

Baca Juga: Pelindo Pacu Arus Peti Kemas, Optimistis Ekspor Indonesia Menguat pada 2026

Ketua Pusat Studi Koperasi dan UMKM Universitas Sebelas Maret, Malik Cahyadin, PhD, menilai modernisasi dan penambahan alat angkut di pelabuhan bukan sekadar pembenahan teknis, melainkan faktor penentu daya saing produk nasional di pasar global.

“Efisiensi pelabuhan sangat bergantung pada kecukupan alat angkut dan peralatan bongkar muat. Ketika Pelindo menambah kapasitas alat, dampaknya langsung pada kecepatan layanan, pengurangan antrean kapal, dan penurunan biaya logistik,” ujarnya, Selasa (11/2/2026).

Menurut dia, selama ini perbaikan sistem melalui Indonesia National Single Window (INSW) sudah membantu dari sisi administrasi. Namun, kelancaran fisik arus barang tetap sangat ditentukan oleh kesiapan peralatan di lapangan.

Malik menjelaskan pasar komoditas tambang dan turunannya yang mengarah ke China dan Amerika Serikat membutuhkan kepastian waktu pengiriman. Indonesia yang kaya sumber daya dinilai akan tetap menjadi mitra dagang utama selama tidak terjadi konflik dagang dengan kedua negara tersebut, tetapi keunggulan itu bisa tergerus jika logistik pelabuhan lambat.

“Buyer di luar negeri sangat sensitif terhadap waktu. Keterlambatan karena antrean bongkar muat bisa membuat produk kita kalah bersaing,” katanya.

Ia menambahkan komoditas strategis seperti Crude Palm Oil (CPO) dan hasil tambang sangat bergantung pada kecepatan distribusi. Karena itu, investasi Pelindo pada alat angkut dinilai sebagai intervensi yang langsung menyentuh hambatan utama ekspor.

Di sisi lain, Malik menilai pembenahan pelabuhan harus berjalan beriringan dengan perbaikan tata kelola dan penegakan hukum dalam transaksi ekspor-impor. Efisiensi layanan tanpa governance yang baik dinilai belum cukup untuk menekan biaya logistik secara signifikan.

Sementara itu, Ketua DPP Indonesia National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan perlunya perkuatan kolaborasi antar pemangku kepentingan di industri kepelabuhanan. Pembenahan infrastruktur dan suprastruktur pelabuhan perlu dilakukan melihat pertumbuhan lalu lintas barang yang setiap tahun terus meningkat.

“Dukungan infrastruktur, peralatan dan sistem operasi pelabuhan, harus terus diperbarui agar distribusi logistik nasional lebih optimal,” ungkapnya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Trismawan Sanjaya menyoroti tiga hal utama, yakni ketidakpastian regulasi, disparitas infrastruktur dan sumber daya manusia antar wilayah kepulauan dan kebutuhan standarisasi layanan termasuk di pelabuhan. Ia menekankan infrastruktur logistik berbasis teknologi dan integrasi layanan menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing global.

“Semua pihak memiliki peran dalam mata rantai logistik untuk menghadirkan biaya logistik yang kompetitif, baik itu operator pelabuhan, jasa transportasi, hingga pergudangan,” ujarnya. (NA)