Penanganan Covid-19, Kebijakan Pusat Tumpang Tindih Bikin Bupati Sragen Pusing

Semarangpos.com, SRAGEN – Kebijakan pemerintah Pusat dalam penanganan Covid-19 dinilai tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah daerah. Bahkan kebijakan yang dikeluarkan dinilai tumpang tindih. Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengeluhkan mengaku pusing dengan kebijakan yang tumpang tindih itu,

Salah satu kebijakan penanganan Covid-19 yang menjadi sorotan Yuni adalah memperbolehkan moda transportasi beroperasi tetapi mudik dilarang.

Menurut Yuni, hal tersebut mengakibatkan pemudik lebih dari 22.000 datang ke Sragen. Bupati menilai ini menjadi beban yang cukup berat sebagai dalam menangani Covid-19 sebagai kepala daerah Sragen.

Viral Video Imbauan Larangan Hamil di Semarang saat Pandemi Covid-19, Ini Jawaban Dinkes…

“Saya realistis, dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tak sinkron menyusahkan kami. Sekarang Pak Menhub mengatakan pembukaan jalur lagi, kami ketar ketir. Kami saja tidak melakukan PSBB.”

“Pemudik [katanya] akan mendapat sanksi, tapi kenyataannya tidak ada penurunan kedatangan warga di Sragen. Ya akhirnya 22.000 lebih, apalagi ini dibuka,” jelas Yuni di video berjudul Corona Ditarget Turun Juni, Bupati Sragen: Tidak Realistis yang tayang di kanal Youtube Solopos TV (Grup Media Semarangpos.com), Kamis (21/5/2020).

“Haduh ini beban kepala daerah, beban semakin berat. Suruh jaga gawang biar enggak kebobolan, yang di depan nyerang terus. Kita bagaimana, lama-lama stamina akan turun,” keluhnya.

Kapolsek di Rembang Tabrak Rumah dan 2 Meninggal, Polda Jateng Turun Tangan  

Untuk itu, Bupati Sragen meminta kepada Presiden Jokowi agar turun tangan untuk menjadi komando dalam menangani Covid-19 di Indonesia.

Komprehensif

“Kebijakan itu tetap harus komprehensif, kerja tim sistematis. Kalau semalam saya baca Kepala Gugus Tugas Nasional pusing, apalagi yang di daerah dobel pusing. Nyuwun sewu Pak Presiden harus turun lah, harus jadi komandan lah,” ujarnya.

Bupati Sragen ini juga meragukan keinginan Presiden Jokowi yang menargetkan Covid-19 akan turun pada Juni 2020. Pasalnya, dengan kebijakan yang tumpang tindih dan juga masyarakat yang sudah bosan di rumah akan susah untuk turun pada Juni mendatang.

Nekat Mudik ke Boyolali, Warga Positif Covid-19 Meninggal di Salatiga

“Kalau presiden Juni harus turun, melihat seperti ini saya tidak mau bersikap pesimis. Tapi lihat realita masyarakat rasanya kok enggak mungkin. Karena apa, kita sudah tidak tegas dalam memberikan regulasi yang tumpang tindih dan membuat masyarakat jenuh,” kata dia.

Yuni mengatakan jika pemerintah mau menerapkan PSBB secara tegas selama dua minggu, Bupati Sragen ini yakin kasus Covid-19 di Indonesia akan turun signifikan.

“Kalau kita mau melakukan ini serius, misalnya dua minggu dibuat tegas. Selesai kok sebetulnya memutus mata rantai itu,” pungkas dia.