Pilkada Tak Ditunda, Ganjar Usul Paslon Langgar Protokol Kesehatan Dicoret

Pilkada Serentak 2020 tetap akan digelar pada masa pandemi Covid-19 meski pun banyak pihak mengusulkan agar pelaksanaannya ditunda.

Pilkada Tak Ditunda, Ganjar Usul Paslon Langgar Protokol Kesehatan Dicoret Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, saat menyampaikan perkembangan terkini Covid-19 Kota Tegal di Gradhika Bhakti Praja, Jumat (7/8/2020). (Semarangpos.com-Imam Yuda S.)

Semarangpos.com, SEMARANG – Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengusulkan agar penyelenggara Pilkada 2020 bertindak tegas terhadap pasangan calon (paslon) yang melanggar protokol kesehatan.

Paslon yang melanggar sebaiknya diberikan sanksi tegas hingga pencoretan atau pembatalan paslon dari kepesertaan di Pilkada 2020.

Hal itu disampaikan Ganjar menanggapi keputusan pemerintah yang tetap akan menggelar Pilkada Serentak 2020 pada masa pandemi Covid-19.

Duh, Peti Jenazah Pasien Covid-19 di Cilacap Dibongkar Keluarga

Ganjar menilai keputusan Pilkada Serentak 2020 tetap dilanjutkan, maka ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pihak penyelenggara mulai dari pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, dan TNI-Polri harus melakukan tindakan ekstra agar protokol kesehatan diterapkan.

“Saya mengikuti di media, katanya [Pilkada Serentak] tetap dilanjutkan. Kalau opsinya itu, maka semua harus siap. Enggak main-main, protokol kesehatan harus disiapkan secara ketat untuk mengamankan,” kata Ganjar di kantornya, Selasa (22/9/2020).

Dengan dilanjutkannya proses Pilkada di tengah pandemi, Ganjar meminta penyelenggara pemilu harus berani mengeluarkan aturan tegas. Semua tahapan Pilkada harus divirtualkan, misalnya penentuan nomor urut, debat kandidat dan tahapan lainnya.

“Tidak boleh ada pertemuan yang bisa menimbulkan kerumunan massa. Kalau ada (pertemuan) itu, izinkan kami di daerah untuk melarang,” tegasnya.

Gubernur Ganjar Ngamuk di Kantin, Ketua DPRD Jateng: Jangan Berlebihan

KPU dan Bawaslu lanjut Ganjar juga harus berani memberikan sanksi bagi kontestan yang melanggar protokol kesehatan selama proses Pilkada berlangsung. Bahkan dirinya mengusulkan, jika pelanggaran berulang dan membahayakan, maka KPU Bawaslu tidak segan untuk melakukan pembatalan paslon.

“Kalau memang membahayakan dan berulang-ulang, mungkin pembatalan pasangan calon juga menarik untuk dipertimbangkan. Sehingga kita benar-benar serius, kan hukuman itu harus ada efek jeranya,” ucapnya.

Para elite politik yang bersaing dalam kontestasi politik juga diminta memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Mereka diminta melakukan lomba ide, gagasan secara virtual agar tidak menimbulkan kerumunan.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Get the amazing news right in your inbox

Berita Terpopuler

0 Komentar

Belum ada komentar, jadilah yang pertama untuk menanggapi berita ini.

Komentar Ditutup.