Tak Gaji Guru Sesuai UMK, Izin Sekolah Swasta di Jateng Bakal Dicabut

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, akan mengeluarkan peraturan untuk memberikan gaji guru sesuai UMK. Aturan ini tak hanya berlaku bagi sekolah negeri, tapi swasta.

Tak Gaji Guru Sesuai UMK, Izin Sekolah Swasta di Jateng Bakal Dicabut Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, saat menghadiri peringatan Hari Guru Nasional di Universitas PGRI Semarang (Upgris), Sabtu (7/12/2019). (Semarangpos.com-Humas Pemprov Jateng)

Semarangpos.com, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, berencana mengeluarkan aturan yang mengatur pemberian gaji guru sesuai upah minimum kabupaten/kota (UMK). Sekolah yang tidak menaati peraturan itu, termasuk swasta pun terancam sanksi tegas hingga izinnya dicabut.

Hal itu disampaikan Ganjar saat menghadiri peringatan Hari Guru Nasional di Balairung Universitas PGRI Semarang (Upgris), Sabtu (7/12/2019).

“Perlukah yayasan [swasta] menggaji guru minimal UMK? Kalau tidak, tidak kita beri izin,” ujar Ganjar.

Ganjar menambahkan beberapa waktu lalu telah mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah di 35 kabupaten/kota di Jateng untuk menggaji guru honorer setara UMK. Kini dirinya pun mengingkan seluruh sekolah swasta di bawah kelola yayasan melakukan hal yang sama.

Ia pun telah menyiapkan strategi jika pemerintah kabupaten, kota maupun yayasan tidak menaati instruksinya tersebut, termasuk memberikan sanksi.

Menurut Ganjar, penerapan gaji guru honorer sesuai UMK itu sudah diterapkan di sekolah yang dikelola Pemprov Jateng, yakni SMA/SMK maupun SLB negeri. Namun untuk SMP dan SD yang dikelola pemkab atau pemkot belum seluruhnya menepati.

“Malu dong kalau kita mewajibkan swasta menggaji sesuai UMK, sementara kita [pemerintah] tidak,” tuturnya.

Agar pemkab dan pemkot melaksanakan instruksinya itu, Ganjar menyatakan akan mengawal penganggaran pendidikan di kabupaten dan kota. Ganjar menilai kalau pun pemkab dan pemkot tidak bisa memenuhi gaji guru honorer sesuai UMK, setidaknya nilainya tidak hanya Rp300.000 atau Rp400.000.

“Kita akan bicara dengan Kemendikbud, Kemenpan dan Kemendagri agar mengawal penganggaran dari kabupaten untuk bisa memenuhi itu,” katanya.

Pengawasan gaji guru baik sekolah negeri maupun swasta masuk dalam bahan evaluasi sekolah. Untuk evaluasi itu, Ganjar akan menjalin kerja sama dengan PGRI Jateng.

“Setiap hari saya debat dengan buruh soal kebutuhan hidup layak. Lha ini masih ada guru gajinya kok jauh di bawah buruh. Namun kita selalu bicara guru sebagai penggerak bangsa. Kan lucu,” ujarnya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Get the amazing news right in your inbox

Berita Terpopuler

0 Komentar

Belum ada komentar, jadilah yang pertama untuk menanggapi berita ini.

Komentar Ditutup.