Hari Antikorupsi, Jateng Raih Penghargaan Kemendagri

Semarangpos.com, SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam bidang pencegahan korupsi. Kemendagri menilai Jateng sebagai pemerintah provinsi yang paling baik dalam aksi koordinasi dan supervise pencegahaan korupsi.

Penghargaan itu diberikan Wakil Presiden, K.H. Ma’ruf Amin, kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung KPK, Jalan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Ganjar menilai penghargaan itu merupakan buah kerja keras dari para pegawai di lingkungan Pemprov Jateng. Kendati demikian, ia menilai masih banyak yang perlu ditingkatkan dalam hal pencegahan korupsi.

“Sebenarnya ada beberapa yang mesti diperbaiki karena strategi kita masih buruk. Meski pun kita mendapat penghargaan dan jadi yang terbaik,” ujar Ganjar dalam siaran pers yang diterima Semarangpos.com, Senin.

Ganjar menilai ada beberapa upaya pencegahan korupsi di Jateng yang masih jauh dari standar, seperti penentuan harga sendiri, model lelang, dan beberapa sistem lain.

“Sistem harus diperbaiki, saya ingin standar-standar itu diperbaiki semua. Meski pun kurang, hari ini kita juara,” imbuhnya.

Menurut Ganjar, upaya pencegahan korupsi agar maksimal ada berbagai aspek yang harus dibenahi seperti koordinasi supervise pencegahan, pengelolaan gratifikasi, pelaporan LHKPN, perbaikan sistem dengan penerapan sistem elektronik yang diterapkan di seluruh daerah.

“Kami juga berharap mendapat kemudahan dalam mengganti atau mencopot ASN [aparatur sipil negara] yang terlibat praktik korupsi. Saya usul juga, agar pemerintah memperbaiki dan membuat cara kerja semakin gampang agar tidak terlalu rumit, misal soal remunerasi dan lainnya. Kalau itu dilakukan, maka akan bisa mencegah korupsi,” terang Ganjar.

Beberapa program Pemprov Jateng yang dianggap mampu mencegah tindak korupsi antara lain pembenahan sistem pemerintahan dengan digitalisasi sistem, penerapan e-government, e-budgeting, e-planning yang dapat dipantau setiap saat, pelaporan LHKPN, hingga pelayanan masyarakat yang menerapkan media sosial.

Ganjar juga mewajibkan seluruh eselon dan ASN di lingkungan Pemprov Jateng untuk melapor LHKPN. Selain itu, ia juga menerapkan lelang jabatan untuk menghindari jual beli jabatan yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi.

Pelibatan masyarakat dalam pengawasan juga dilakukan Pemprov Jateng seperti menerapkan kurikulum antikorupsi dan membentuk agen korupsi.

Wapres Ma’ruf Amin mengatakan bahwa pencegahan korupsi harus ditekankan semua pimpinan daerah dan instansi pemerintahan. Pemerintah akan terus melakukan perbaikan regulasi dan tata kelola diimbangi pengawasan efektif dan melibatkan publik melalui keterbukaan informasi publik.

“Korupsi adalah musuh bersama, dan harus dilawan secara bersama-sama,” tegas Ma’ruf.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya