Perusahaan di Jateng Paksa Karyawan Masuk saat PPKM Darurat, Ganjar: Ada Pemeriksaan, Karyawan Disuruh Jadi Customer

Semarangpos.com, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, mengaku masih menerima laporan terkait adanya perusahaan yang mewajibkan karyawannya masuk kerja melebihi batas maksimal yang ditetapkan dalam PPKM Darurat.

Bahkan, menurut Ganjar ada perusahaan sektor keuangan di Jateng yang mengharuskan karyawannya bekerja dengan membawa dua pakaian dari rumah.

“Jadi kalau ada pemeriksaan karyawan disuruh ganti baju dan jadi customer. Itu cerita sepenggal saja sih. Artinya kita mesti taat lagi. Intinya kita mau mengurangi mobilitas. Kalau kerja, apalagi sektor keuangan sudah banyak menggunakan teknologi informasi dan digital. Maka dari rumah kan bisa. Kita mau mengingatkan itu,” ujar Ganjar seusai rapat dengan Menko Manivest secara virtual di kantornya, Rabu (7/7/2021).

Baca juga: BEM KM Unnes Juluki Ma’ruf Amin The King of Silent & Puan Maharani The Queen of Ghosting

Ganjar pun mengaku akan berkoordinasi dengan asosiasi pengusaha agar aturan work from home (WFH) bisa dilaksanakan dengan tertib.

“Tadi diingatkan oleh pemerintah pusat, bagaimana sektor esensial dan kritikal bisa melaksanakan kebijakan dengan baik. Untuk Jateng, saya sudah bicara dengan Apindo [Asosiasi Pengusaha Indonesia] agar perusahaan atau industry membantu menjaga prokes,” kata Ganjar.

50% Masuk

Ganjar menjelaskan, sesuai aturan, perusahaan atau industri besar dengan jumlah karyawan yang besar karyawan yang boleh masuk hanya 50%. Maka dari itu, komunikasi dengan Apindo diharapkan dapat mendorong pelaksanaan aturan dengan baik.

“Kita butuh bantuan mereka. Kita ngomong lebih dulu agar nanti peringatan ini segera ditindaklanjuti. Kita sudah menyiapkan dari dinas perindustrian dan tenaga kerja untuk nanti menyambangi ke industri-industri itu. Apakah kemudian pelaksanaan WFO/WFH sesuai dengan persentase yang ada,” jelas Ganjar.

Baca juga: PPKM Darurat, 108 Gereja Katolik di Jateng Tutup

Sementara itu, selama PPKM Darurat diberlakukan, tingkat mobilitas masyarakat di Jateng baru turun sekitar 17%. Jumlah itu masih jauh dari target 30-50%. Artinya, mobilitas masyarakat di Jateng masih tinggi.

“Mobilitas kita di Jateng targetnya bisa turun sampai 30%. Aturan itu berlaku seluruh Jawa dan Bali jadi kita musti bicara diinduknya, di hulunya. [Warga] ini kerja di mana, kalau kemudian harus wira-wiri dengan mengikuti ketentuan tidak apa-apa. Kalau 50% yang masuk kan bisa ditekan,” kata Ganjar.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya