Pilkada Tak Ditunda, Ganjar Usul Paslon Langgar Protokol Kesehatan Dicoret
Pilkada Serentak 2020 tetap akan digelar pada masa pandemi Covid-19 meski pun banyak pihak mengusulkan agar pelaksanaannya ditunda.
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, saat menyampaikan perkembangan terkini Covid-19 Kota Tegal di Gradhika Bhakti Praja, Jumat (7/8/2020). (Semarangpos.com-Imam Yuda S.) Semarangpos.com, SEMARANG – Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengusulkan agar penyelenggara Pilkada 2020 bertindak tegas terhadap pasangan calon (paslon) yang melanggar protokol kesehatan.
Paslon yang melanggar sebaiknya diberikan sanksi tegas hingga pencoretan atau pembatalan paslon dari kepesertaan di Pilkada 2020.
Hal itu disampaikan Ganjar menanggapi keputusan pemerintah yang tetap akan menggelar Pilkada Serentak 2020 pada masa pandemi Covid-19.
Duh, Peti Jenazah Pasien Covid-19 di Cilacap Dibongkar Keluarga
Ganjar menilai keputusan Pilkada Serentak 2020 tetap dilanjutkan, maka ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pihak penyelenggara mulai dari pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, dan TNI-Polri harus melakukan tindakan ekstra agar protokol kesehatan diterapkan.
“Saya mengikuti di media, katanya [Pilkada Serentak] tetap dilanjutkan. Kalau opsinya itu, maka semua harus siap. Enggak main-main, protokol kesehatan harus disiapkan secara ketat untuk mengamankan,” kata Ganjar di kantornya, Selasa (22/9/2020).
Dengan dilanjutkannya proses Pilkada di tengah pandemi, Ganjar meminta penyelenggara pemilu harus berani mengeluarkan aturan tegas. Semua tahapan Pilkada harus divirtualkan, misalnya penentuan nomor urut, debat kandidat dan tahapan lainnya.
“Tidak boleh ada pertemuan yang bisa menimbulkan kerumunan massa. Kalau ada (pertemuan) itu, izinkan kami di daerah untuk melarang,” tegasnya.
Gubernur Ganjar Ngamuk di Kantin, Ketua DPRD Jateng: Jangan Berlebihan
KPU dan Bawaslu lanjut Ganjar juga harus berani memberikan sanksi bagi kontestan yang melanggar protokol kesehatan selama proses Pilkada berlangsung. Bahkan dirinya mengusulkan, jika pelanggaran berulang dan membahayakan, maka KPU Bawaslu tidak segan untuk melakukan pembatalan paslon.
“Kalau memang membahayakan dan berulang-ulang, mungkin pembatalan pasangan calon juga menarik untuk dipertimbangkan. Sehingga kita benar-benar serius, kan hukuman itu harus ada efek jeranya,” ucapnya.
Para elite politik yang bersaing dalam kontestasi politik juga diminta memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Mereka diminta melakukan lomba ide, gagasan secara virtual agar tidak menimbulkan kerumunan.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya
Baca Juga
- Gubernur Ahmad Luthfi Sebut Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia Tercanggih
- Pemprov Jateng akan Integrasikan Trans Jateng dengan Ojek Online dan Angkot
- Gubernur Ahmad Luthfi Perintahkan Bupati dan Wali Kota di Jateng Petakan Daerah Rawan Bencana
- Nilai Investasi di Jawa Tengah Tembus Rp66,13 Triliun, Serap 326.462 Tenaga Kerja
- Hadiri Acara PWI di Solo, Gubernur Ahmad Luthfi Ungkap Peran Penting Pers bagi Pemerintahannya
- Dilepas Gubernur Ahmad Luthfi, Kontingen Jateng ke Pomnas XIX Diharapkan Jadi Juara Umum
- Demo Ricuh, Gubernur Ahmad Luthfi Ajak Masyarakat Jateng Jaga Kondusivitas
0 Komentar
Belum ada komentar, jadilah yang pertama untuk menanggapi berita ini.