206 Kades di Pekalongan Diajak Bupati Hindari Jerat Hukum

Semarangpos.com, KAJEN – Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, Rabu (18/12/2019), melantik 206 kepala desa periode 2019-2025 di wilayahnya. Ia mengingatkan para pejabat baru itu agar menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sesuai peraturan sehingga tidak terjerat kasus hukum.

“Saya minta para kades baru memiliki niat kerja yang baik untuk membangun desa, itu saja. Semua boleh dilakukan namun jangan macam-macam dengan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, semua harus dikelola dengan akuntabel dan transparan,” pesan Bupati Asip.

Menurut dia, sesuai UU No. 6/2014 tentang Desa, disebutkan bahwa kades adalah pemegang otoritas pemerintahan di desa dan sebagai manajer pembangunan di desa sehingga mereka mengemban amanat warga yang harus dipertanggungjawabkan.

“Maju atau tidaknya desa tergantung kades. Ada beban berat, amanat berat yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun Allah SWT, jadi jangan main-main,” katanya.

Ia mengatakan pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk melaksanakan mandat desentralisasi fiskal di desa. Dengan demikian, simpulnya, sudah tidak ada lagi kades yang beralasan tidak melaksanakan program pembangunan karena alasan tidak ada uang.

“Kendati demikian, kami menekankan pada para kades tidak macam-macam meski sebagian besar mereka terpilih masih memiliki utang,” katanya.

Bupati Asip berpesan para kepala desa harus melakukan konsolidasi sosial dan politik antarwarga dalam upaya menciptakan suasana kondusif dan stabilitas politik di desa. Sebab, menurutnya, kondusivitas merupakan modal untuk membangun.

“Saya mengajak seluruh kepala desa yang baru untuk konsolidasi sosial, merangkul semua warga. Lakukan silaturahim dan pendekatan termasuk kepada kompetitor karena mereka juga sudah menjadi warganya,” katanya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya