DPRD Jateng Soroti Minimnya APBD untuk Lingkungan, Hanya Rp16,7 M

Semarangpos.com, SEMARANG – DPRD Jawa Tengah (Jateng) menilai kepedulian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng dalam mengatasi permasalahan lingkungan di wilayahnya masih sangat minim. Hal itu tercermin dari minimnya anggaran APBD Jateng 2020 yang dialokasi untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jateng.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso, menyebut anggaran APBD yang dialokasikan untuk DLHK pada tahun 2019 hanya berkisar Rp16,7 miliar. Nilai ini lebih kecil sekitar 3,4% dibanding anggaran tahun sebelumnya.

Menurut Hadi, idealnya pos anggaran untuk masalah lingkungan sekitar 5% dari APBD Jateng 2020 yang mencapai Rp28,3 triliun atau sekitar Rp1,4 triliun.

“Idealnya ya 5% dari APBD. Apalagi sekarang kan pembangunan industri di Jateng juga cukup masif. Jadi dibutuhkan penanganan yang serius terhadap masalah lingkungan,” ujar Hadi seusai acara diskusi ‘Prime Topic’ dengan tema ‘Pembangunan Berwawasan Lingkungan’ di Hotel Gets, Kota Semarang, Senin (25/11/2019).

Dengan minimnya anggaran itu, Pemprov Jateng pun seperti kesulitan dalam mengatasi permasalahan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan dunia industri seperti pencemaran udara PT RUM Sukoharjo maupun limbah ciu di Bengawan Solo.

“Bahasanya teman-teman di Dinas Lingkungan itu, anggarannya hanya cukup untuk ambil sample 3-4 kali. Selebihnya, penyelesaian aduan hanya dilakukan secara persuasif. Nah, sekarang apa penyelesaian pabrik PT RUM? Apa penyelesaian limbah ciu di Bengawan Solo?” terang politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Dengan anggaran yang minim untuk DLHK, Hadi pun menilai pihak eksekutif terkesan meremehkan permasalahan lingkungan. Padahal dalam visi misinya, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, memprioritaskan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Dengan visi itu, Pemprov Jateng harusnya lebih fokus dalam mengatasi permasalahan lingkunga, terutama yang disebabkan dunia industri. Terlebih lagi, Jateng masuk dalam program pemerintah dalam percepatan ekonomi 7%, sehingga akan diserbu investor baik asing maupun dalam negeri.

“Memang ada banyak hal terkait permasalahan lingkungan, salah satunya kewenangan. Kewenangan cuma sebatas monitoring. Tapi, kejadian di Bengawan Solo dan PT RUM itu potret real, bahwa meski bukan kewenangan kita tapi pada akhirnya jadi urusan kita,” ujar Hadi.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya