Fraksi PKB DPRD Jateng Anggap Program Jogo Tonggo Tak Efisien

Semarangpos.com, SEMARANG — Program Jogo Tonggo yang dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) dalam penanganan kasus corona atau Covid-19 mulai dipersoalkan. Anggota Fraksi PKB DPRD Jateng, Achmad Fadlun, menilai program tersebut tidak sesuai harapan.

Alasan Fadlun, pelaksanaan program tidak sesuai jadwal atau tidak relevan dengan situasi saat ini.

“Makin tidak masuk akal, program yang tidak time table itu tetap dieksekusi. Tentu kondisi ini membuat anggaran mubazir, hingga menjadikan program tidak efektif,” kata Fadlun dalam keterangan resmi, Rabu (10/6/2020).

Fadlun menambahkan dalam program Jogo Tonggo ada bantuan kepada desa sekitar Rp10 juta. Dana itu untuk membeli barang seperti sprayer, thermogun, masker, baju coverall, sepatu boot, dan disinfektan.

Program itu disalurkan ke desa melalui Dinas Kesehatan kabupaten mulai 10-30 Juni 2020.

“Dengan situasi terkini, tentu program yang dijalankan itu malah jelas tidak bermanfaat, barang akan mubazir, dan saya berkeyakinan akan menumpuk saja di desa,” jelas anggota Komisi E DPRD Jateng itu.

Fadlun tak memungkiri jika anggaran untuk program Hogo Tonggo terkesan dadakan, karena muncul saat virus corona menyebar di Jateng.

“Meski dadakan, dan bisa dimaklumi tentu anggaran yang ada harus tepat sasaran, manfaat, dan tepat rasa keadilan bagi semua masyarakat,” tegas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

7.809 Desa

Dengan jumlah desa di Jateng yang mencapai 7.809, dengan anggaran tiap desa Rp10 juta, maka anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp78.090.000.000.

“Pertanyaannya untuk apa barang kesehatan itu disalurkan sekarang? Apalagi katanya sudah memasuki tahap new normal. Barang mesti disalurkan Maret atau April saat pendemi merebak. Hari ini yang dibutuhkan recovery ekonomi, modal dagang, sembako murah, hingga recovery pendidikan,” imbuhnya.

Oleh karenanya, Fadlun pun menuding program Jogo Tonggo terkesan mengada-ada. Ia mendesak dibentuk tim untuk memeriksa program ini. DPRD Jateng, lanjut Fadlun tidak bertangung jawab atas program ini.

“Sedari awal DPRD, pimpinan, rapat Banggar, bahkan di rapat Bamus sudah mengingatkan. Program yang ada harus tepat guna dan bermanfaat sesuai kebutuhan rakyat,” imbuhnya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya