Gubernur Ganjar Setuju Pilkada Serentak 2020 Ditunda

Semarangpos.com, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, sepakat dengan usulan berbagai pihak yang menginginkan Pilkada Serentak 2020 ditunda.

Menurut Ganjar, jika dipaksakan Pilkada 2020 digelar di masa pandemi Covid-19 sangatlah berbahaya.

Sebelumnya, usulan penundaan pilkada juga digaungkan dua organisasi keagamaan di Indonesia, yakni PBNU dan Muhammadiyah. Dua organisasi besar itu secara tegas meminta pemerintah menunda pelaksanaan pilkada serentak karena dapat membahayakan masyarakat.

Pasien Covid-19 dari Klaster Keluarga di Salatiga Bertambah

“Iya, silakan kementerian, pemerintah pusat, KPU, Bawaslu untuk menganalisisi dan memperhitungkan. Memang kalau kita melihat di daerah zona merah, ini [Pilkada] sangat berbahaya,” ujar Ganjar seusai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Jateng, Senin (21/9/2020).

Menurut Ganjar, penundaan Pilkada 2020 sangat mungkin dilakukan dalam kondisi saat ini. Tinggal bagaimana KPU, Bawaslu atau Kemendagri membicarakan itu secara baik-baik berdasarkan data yang ada.

“Semua sangat mungkin, tinggal nanti bagaimana keputusannya. Tapi memang ini sangat bahaya,” tegasnya.

Klaster Pilkada

Ganjar menyebutkan klaster penularan Covid-19 dari penyelenggaraan Pilkada 2020 di Jateng saat ini juga sudah muncul. Salah satunya yakni di Boyolali, di mana ada beberapa anggota Panwaslu yang positif Covid-19.

“Maka saya kemarin menyarankan agar semuanya digelar virtual. Dulu saya juga usulkan, mungkin tidak menggunakan e-votting? Tapi karena ini belum terlalu dipercaya, bisa jadi masalah,” imbuhnya.

Opsi lain yang diusulkan Ganjar adalah pelaksanaan pilkada mempertimbangkan kondisi daerah. Artinya, di daerah yang masuk kategori zona merah Covid-19 pelaksanaan pilkada  bisa ditunda.

Tega!!! Ibu di Semarang Tularkan Covid-19 ke Keluarga & Ajak Teman Jalan-Jalan

“Bisa saja, ada yang ditunda, ada yang tetap jalan. Tapi, dengan pembatasan dan pelaksanaan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi, memang harus dipertimbangkan kondisi-kondisi itu, agar tidak terjadi klaster baru yakni Pilkada,” pungkasnya.

Usulan penundaan Pilkada Serentak 2020 disampaikan secara resmi oleh PBNU.Selain itu, PBNU juga meminta agar pemerintah merelokasi anggaran Pilkada Serentak untuk penanganan kesehatan masyarakat.

Selain PBNU, usulan penundaan Pilkada Serentak 2020 juga disampaikan PP Muhammadiyah. Organisasi keagamaan ini mendesak pemerintah untuk meninjau kembali pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dan melakukan penundaan demi keselamatan masyarakat Indonesia.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya