Gubernur Jateng Sosialisasi UU Cipta Kerja, Buruh di Semarang Aksi Telanjang Dada

Semarangpos.com, SEMARANG — Seorang aktivis buruh, Ahmad Zainudin, menggelar aksi tapa ngliga atau duduk bertelanjang di depan Gerbang Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Senin (12/10/2020).

Aksi itu dilakukan Zainudin karena merasa kecewa dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, yang menggelar acara sosialisasi UU Cipta Kerja.

“Kalau sosialisasi, yang mau disosialisasikan apa? Omnibus Law kan belum ada drafnya. Bahkan,masih ada perbaikan. Padahal sudah disahkan,” kata Zainudin kepada wartawan di sela aksi tapa ngliga di Jl. Pahlawan, Kota Semarang.

Tolak Omnibus Law, Buruh di Semarang Salat Gaib Untuk DPR di Depan Makam Belanda

Zainudin yang merupakan Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSP KSP-KSPI) Jateng memang selama ini dikenal getol dalam menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Bahkan saat UU Cipta Kerja belum disahkan ia telah menggelar beberapa aksi yang cukup unik. Ia pernah menggelar tapa pepe atau berjemur selama tiga hari di depan Kantor Gubernur Jateng dan DPRD Jateng.

Ia juga pernah berjalan kaki dari Semarang ke Jakarta untuk menyuarakan aspirasi ke Gedung DPR.

Tidak Berpihak Buruh

Oleh karenanya, tak heran jika pria yang akrab disapa Bang Din itu menolak keras ajakan sosialisasi dari Gubernur Ganjar. Menurutnya, pengesahan UU Cipta Kerja harus dibatalkan karena tidak berpihak pada kaum buruh yang selama ini dibelanya.

Zainudin menggelar aksi bertelanjang dada sambil duduk bersila atau tapa ngliga di depan Kantor Gubernur Jateng selama enam jam. Ia mulai aksinya itu sekitar pukul 06.00 WIB dan berhenti pukul 12.00 WIB.

“Kebetulan ada aksi buruh yang lain juga, dari KSPN [Konfederasi Serikat Pekerja Nasional]. Jadi saya sudahi,” ujarnya.

Lagi Asyik Rekam Demo Omnibus Law, Warga Dipukul Polisi

Sementara itu, Sekretaris DPD KSPI Jateng, Aulia Hakim, mengatakan pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja terkesan kejar tayang. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan.

“Kebijakannya kejar tayang. Tidak sesuai dengan demokrasi,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, kata Aulia, kurang bijak jika Pemprov Jateng pada saat UU Cipta Kerja ini dipersoalkan banyak pihak justru menggelar sosialisasi.

“Maka kami dari Perda KSPI Provinsi Jawa Tengah tidak akan menghadiri undangan tersebut dan menggelar tapa ngliga,” tegasnya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya