Gubernur Jateng Surati 2 Menteri, Ini Sebabnya…

Semarangpos.com, SEMARANG — Persoalan Kartu Prakerja semakin runyam dan membuat masyarakat geger. Kondisi itu mendorong Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk surati Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Ganjar juga mengirim surat kepada Menteri Sosial Juliari Batubara karena penyaluran bantuan sosial untuk warga Jateng terdampak pandemi Covid-19.

Dua surat dikirim Ganjar Pranowo sesaat memimpin rapat koordinasi penanganan Covid-19, Senin (4/5/2020). Meski berbeda tujuan, namun inti dari dua surat itu tiada lain adalah meminta pemerintah pusat memberikan keluwesan terkait penyaluran bantuan sosial dan kartu prakerja.

“Progres di lapangan, jaminan sosial dan kartu prakerja ini masih ramai. Maka saya hari ini mengirim dua surat agar pemerintah pusat melakukan evaluasi,” kata Ganjar melalui siaran persnya.

Duh, Volume Ekspor Jateng Konsisten Merosot

Terkait surat untuk Kemensos, Gubernur Ganjar menyoroti perihal penyaluran bantuan sosial. Banyaknya jenis bantuan sosial dan perbedaan jumlah bantuan disinyalir Ganjar akan menimbulkan konflik di lapangan.

“Kami usul agar pemerintah memberikan keluwesan pada kami untuk mengelola bantuan itu. Kami minta bantuan yang Rp600.000 itu disamakan dengan bantuan lain yang Rp200.000 agar mudah dalam penyaluran dan tidak bikin iri,” tegasnya.

Pemeritah Paling Tahu

Gubernur Jateng surati menteri juga untuk meminta agar penyaluran bantuan-bantuan itu diserahkan pada pemerintah kabupaten, pemerintah kota, atau pemerintah desa. Sebab, mereka yang paling tahu kondisi warganya masing-masing yang memang benar-benar membutuhkan bantuan.

Cukup Pakai Nyayur.id, Warga Salatiga Seakan Bisa Panen Sayur

“Kami berharap besar usulan ini disetujui. Tentu kami akan melakukan pendampingan agar semua tepat sasaran. Kalau ini tidak disetujui, pasti repot. Makanya kami beriktiar kepada Mensos agar bisa dibantu,” terangnya.

Terkait kartu prakerja, Gubernur Jateng surati menteri untuk menerangkan bahwa banyak buruh di Jawa Tengah yang kesulitan mengakses program itu. Banyak faktor yang menyebabkan itu, mulai dari tingkat pendidikan, akses internet dan lain sebagainya.

“Kami usul kepada Kementerian Perekonomian agar yang kesulitan itu kami bantu. Mereka akan kami data secara offline dan kami serahkan ke pusat. Soalnya kalau semua dengan mekanisme online dan hanya satu jalur, banyak yang kesulitan,” tegasnya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya