Jalur Evakuasi Rusak, Ombudsman Jateng Sebut Penanganan Pengungsi Merapi Kurang Maksimal

Semarangpos.com, SEMARANG – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah (Jateng) menilai penanganan warga terdampak erupsi Gunung Merapi di wilayah Jateng kurang maksimal.

Ombudsman bahkan menilai pemerintah kurang sigap dalam menyiapkan saran dan prasarana bagi warga terdampak, khususnya pada jalur evakuasi yang rusak di Desa Sidorejo, Kabupaten Klaten.

Kepala Ombudsman Jateng, Siti Farida, mengaku saat ini pihaknya telah memeriksa tiga pejabat di Klaten. Ketiga pejabat itu adalah Kepala Desa Sidorejo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Klaten, serta Sekretaris BPBD Klaten.

Baca juga: Ombudsman: Pandemi Covid-19, Pelayanan Kesehatan di Jateng Banyak Dikeluhkan

“Kami telah melakukan pemeriksaan secara langsung guna memastikan seluruh pihak telah bekerja maksimal. Bagaimana pun juga penanganan terkait erupsi Merapi ini membutuhkan upaya serius. Selain itu perlunya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan instansi teknis,” tutur Farida, Jumat (29/1/2021).

Farida menambahkan sebelum melakukan pemeriksaan, Ombudsman Jateng telah mengirimkan surat kepada tiga kepala daerah yang wilayahnya terdampak erupsi Merapi, yakni Klaten, Boyolali, dan Kabupaten Magelang.

Surat itu dilayangkan dengan maksud agar kepala daerah di tiga kabupaten tersebut menginformasikan kesiapsiagaan dalam menghadapi erupsi Merapi.

“Ada empat poin yang ingin kami pastikan dari tiga kepala daerah itu. Pertama terkait penyiapan jalur evakuasi, ketersediaan tempat evakuasi yang layak dan memenuhi hak pengungsi, upaya koordinasi pemerintah daerah dengan desa terdampak, serta alokasi anggarannya,” tutur Farida.

Baca juga: Awan Panas Guguran 8 Kali Meluncur Dari Merapi

Farida menyatakan pihaknya juga telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan, khususnya pada jalur evakuasi yang rusak di Desa Sidorejo, Klaten. Pemeriksaan itu, lanjut Farida saat ini masih masuuk dalam telaah lanjutan.

“Kami juga telah melayangkan permintaan keterangan secara tertulis kepada Bupati Klaten dan Gubernur Jateng pada 14 Januari,” terang Farida.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya