Jateng Over-Populasi, Pemekaran Wilayah Dianggap Ideal

Senator DPD, Abdul Kholik, mengusulkan adanya pemekaran wilayah di Jateng menjadi tiga provinsi menyusul kapasitas penduduk yang tergolong over.

Jateng Over-Populasi, Pemekaran Wilayah Dianggap Ideal Senator DPD Abdul Kholik. (Semarangpos.com-Imam Yuda S.)

Semarangpos.com, SEMARANG — Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Abdul Kholik, mendorong dilakukannya pemekaran wilayah di Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Menurut Kholik, idealnya Jateng dibagi dalam tiga aglomerasi atau tiga provinsi.

Hal itu disampaikan Abdul Kholik seusai menggelar Diskusi Peringatan Hari Pahlawan dengan mengambil tema Anugerah Senator Indonesia B-52 bagi Pahlawan Pandemi di Kantor DPD RI Jawa Tengah, Jalan Imam Bonjol 185, Kota Semarang, Kamis (10/11/2022).

Kholik menyebut salah satu kendala pembangunan di Jateng adalah beban populasi yang terlalu besar. Oleh karenanya, ia pun menilai dengan populasi yang besar itu, 36,7 juta jiwa, Jateng layak dibagi atau dilakukan pemekaran menjadi tiga wilayah.

“Berkaitan dengan pembangunan di Jateng, salah satu kendala adalah beban populasi yang terlalu besar. Untuk mengatasi itu, kami telah membuat simulasi, salah satunya dengan pembagian [pemekaran wilayah] menjadi 3 zona yakni utara, selatan, dan timur. Utara nanti adalah wilayah Pantura, selatan Kedu dan Banyumas, dan timur Soloraya,” ujar Kholik kepada Semarangpos.com.

Kholik pun lantas membandingkan Jateng dengan sejumlah negara di dunia yang memiliki populasi cukup besar seperti Australia maupun Arab Saudi. Meski berstatus negara, Australia memiliki populasi lebih kecil dibanding Jateng yakni sekitar 26,6 juta jiwa, dengan luas wilayah mencapai 7,6 juta km persegi.

Sementara, Arab Saudi memiliki populasi penduduk lebih tinggi yakni 38,4 juta jiwa dengan luas wilayah yang juga lebih besar dibanding Jateng, sekitar 2,1 juta km persegi.

Baca juga: PEMEKARARAN WILAYAH : DPRD Jateng Dukung Upaya Pemekaran Kabupaten Cilacap

Menurut Kholik dengan pembagian atau pemekaran wilayah menjadi tiga daerah aglomerasi itu, akan terjadi keseimbangan atau pemerataan dalam segala sektor. Tidak dalam hal populasi, tapi juga wilayah atau area, maupun fokus penanganan program pembangunan di tiap zona sehingga akan mengatasi permasalahan disparitas pembangunan.

“Ketika nanti diklaster, potensi wilayah akan menjadi lebih terfokus. Program-program kebijakan untuk pembangunan juga akan lebih terfokus,” ujarnya.

Sumbu Ekonomi Baru

Selain itu, pemekaran wilayah juga akan membuat masalah-masalah terkait kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan ekonomi akan lebih tertangani di masing-masing zona. Bahkan, bukan tidak mungkin adanya pemekaran wilayah akan memunculkan sumbu-sumbu perekonomian baru di Jateng.

Selama ini, sumbu perekomonian Jateng lebih terfokus di wilayah Semarang yang menjadi ibu kota provinsi. Namun, bukan tidak mungkin setelah adanya pemekaran wilayah akan muncul daerah sumbu ekonomi baru seperti Banyumas di Jateng bagian selatan maupun Soloraya di bagian timur Jateng.

Baca juga: Hebat! Tim Kurama Semen Gresik Raih Peringkat Tertinggi Ajang Internasional ICQCC 2022

Kholik mengaku sudah melakukan kajian dan memiliki sejumlah data sebagai acuan pemekaran wilayah Jateng menjadi tiga provinsi. Ia juga telah menggandeng sejumlah akademisi seperti dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Diponegoro (Undip) dan Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo untuk mengkaji usulan terkait pemekaran wilayah tersebut.

“Usulan ini bukan hanya sebatas wacana. Kami sudah punya kajian berbasis pengamatan, ada statistik dan bisa diuji. Kami juga sudah bekerja sama dengan kampus-kampus untuk desain pembagian wilayah. Dengan Undip sudah dimulai, Unsoed juga sudah, UNS akan kita lakukan,” tegasnya.

Senator kelahiran Cilacap ini juga mengaku siap memperjuangkan usulan pemekaran wilayah Jateng menjadi tiga provinsi itu ke tingkat pusat. Meski pun saat ini pemerintah Indonesia masih menerapkan moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB) kecuali untuk Papua dan Papua Barat.

Ia pun berharap saat nanti moratorium dicabut, usulannya terkait pemekaran wilayah bisa diakomodasi pemerintah pusat. Bahkan, tidak hanya Jateng tapi juga wilayah lain di Indonesia yang memiliki populasi besar seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.

“Itu rekomendasi kami dari hasi pengawasan. Bukan sekadar tinjauan politis, tapi ada spesifikasi teknis, ekonomis dan lain-lain,” jelas Kholik.

Get the amazing news right in your inbox

Berita Terpopuler

0 Komentar

Belum ada komentar, jadilah yang pertama untuk menanggapi berita ini.

Komentar Ditutup.