Wanti-Wanti Gubernur Jateng ke Kepala Sekolah di Masa PPDB

Semarangpos.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mewanti-wanti ke seluruh kepala sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa negeri di wilayahnya. Gubernur Jateng meminta mereka meniadakan pungutan liar (pungli) pada masa penerimaan peserta didik baru alias PPDB 2020.

“Rata-rata sudah selesai verifikasinya, saya minta betul-betul diverifikasi dan kalau ada kecurangan langsung dicoret. Dan saya ingatkan kepada seluruh kepala sekolah agar tidak melakukan pungutan-pungutan liar kepada siswa baru,” katanya di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (7/7/2020).

Abaikan Covid-19, Warga Demak Bersih Desa

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan bahwa sudah ada laporan dari orang tua siswa mengenai adanya pungutan liar di sekolah pada masa PPDB 2020. Ia memastikan para kepala sekolah yang terbukti melakukan pungli pada masa PPDB akan ditindak tegas.

“Saya minta tidak ada pungutan, karena kalau orang tua tidak mampu, kan tidak bisa, nanti mereka keberatan. Sudah ada yang lapor dan langsung kami tindak lanjuti, mereka rata-rata mengelak melakukan pungutan,” ujarnya.

Iuran Harus Dirapatkan

Ganjar Pranowo juga meminta seluruh pengelola sekolah menggelar rapat dengan komite dan orang tua siswa untuk membahas aturan pemungutan iuran sekolah. “Apabila memang harus ada iuran, maka semua harus dirapatkan dengan komite sekolah dan orang tua siswa. Kalau sudah ada kesepakatan, monggo. Tapi tidak boleh ada paksaan. Iuran harus bersifat sukarela,” katanya.

Ia menuturkan, biasanya pengelola sekolah mengenakan pungutan biaya pembuatan seragam sekolah, memaksa siswa baru membeli seragam di tempat yang ditunjuk. “Belinya di sini, mau apa tidak begitu. Ada laporan itu dan saya tindaklanjuti. Ngakunya mereka hanya menawarkan dan berkilah tidak memaksa. Yang begini-begini ini jangan,” katanya.

Coba Sensasi Mi Ayam dengan Boba di Jogja

Selain itu, menurut dia, ada pengelola sekolah yang mengutip biaya pembangunan infrastruktur sekolah atau mengatasnamakan pungutan sebagai infak atau sedekah. “Masa infak memaksa, kan ndak boleh. Untuk pemenuhan itu (infrastruktur sekolah) biar jadi urusan pemerintah, makanya kami mencoba memberi porsi lebih banyak lagi anggaran untuk pendidikan salah satunya untuk ini,” katanya.

Gubernur meminta pengelola sekolah menyusun sebaik mungkin rencana pembangunan infrastruktur sekolah dan mengajukannya ke pemerintah. “Termasuk kami juga sedang memprioritaskan daerah-daerah yang belum memiliki SMA/SMK negeri. Ini sedang kami kebut, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dicicil pembangunannya, agar akses sekolahnya jadi lebih banyak lagi,” katanya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya