Gubernur Jateng Minta Penghentian Umrah Tak Bebani Warga

Semarangpos.com, SEMARANG — Penghentian ibadah umrah oleh pemerintah Arab Saudi membuat ribuan calon jemaah asal Indonesia cemas. Namun, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap Kementerian Agama (Kemenag) Jateng memastikan tidak timbul biaya tambahan yang membebani warga.

Menurut Gubernur Ganjar Pranowo, komunikasi sangat penting agar para calon jemaah tidak waswas. “Saya minta kepada Kemenag untuk komunikasi dengan para penyelenggara ibadah haji dan umrah dan calon jemaah. Sampaikan apa yang sebenarnya terjadi agar semuanya tenang,” kata Gubernur Ganjar, Jumat (28/2/2020).

Ganjar Pranowo juga meminta Kanwil Kemenag Jateng aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Sampai saat ini, katanya, keputusan penghentian ibadah umrah itu masih simpang siur.

Pemilik Wedding Organizer Abal-Abal di Semarang Diringkus

“Semua harus aktif agar tahu keputusan akhirnya seperti apa. Kan kita belum tahu keputusan dari Kerajaan Arab Saudi seperti apa, termasuk dari Kementerian Luar Negeri. Saya kira, Kemenlu sampai saat ini masih bicara dan mencari solusi terbaik,” tambahnya.

Kemenag Wajib Hadir

Selain itu, Kemenag lanjut Ganjar, juga diharapkan memastikan tidak ada biaya tambahan yang dikenakan kepada para calon jemaah akibat penghentian ini. Dirinya khawatir akibat masalah ini, para calon jemaah umrah dirugikan.

“Jangan sampai nanti ada konsumen yang dirugikan. Kemenag harus hadir sebagai representasi negara. Maka saya minta Kanwil Kemenag Jateng segera turun untuk koordinasi dengan penyelenggara ibadah haji dan umrah serta sosialisasi kepada para jemaah agar tidak ada yang dirugikan,” katanya.

Mobil Goyang Pasangan Mesum asal Jepara Digerebek di Kudus

Sebagaimana ramai diberitakan, untuk sementara waktu, Pemerintah Arab Saudi memberlakukan penghentian perjalanan ibadah umrah. Hal itu dilakukan karena untuk menanggulangi penyebaran virus corona yang dalam beberapa pekan terakhir menjangkiti sejumlah negara.

Akibatnya, sejumlah biro perjalanan haji dan umrah merasa dirugikan. Mereka yang telah mempersiapkan segala hal dan telah membayar sejumlah kebutuhan.

Pemerintah pusat melalui Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus, M. Arfi Hatim telah melarang biro haji umrah mengenakan biaya tambahan kepada jemaah akibat kejadian ini. Menurutnya, apa yang terjadi saat ini adalah force majeure dan pemerintah akan mencarikan solusinya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya