Genjot Kapasitas Bumdes di Kudus, Menteri Desa Puji Djarum

Semarangpos.com, SEMARANG – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar, memberikan apresiasi terhadap PT Djarum yang telah melakukan program pengembangan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa atau Bumdes di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah (Jateng).

Menurut Mendes PDTT, peningkatan kapasitas pengelolaan Bumdes akan membantu menyejahterakan masyarakat pedesaan sekaligus mendukung tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan pemerintah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak swasta yang telah membantu Bumdes. Kehadiran Bumdes memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dan juga sektor swasta untuk berpartisipasi dalam menggerakan perekonomian desa,” ujar Abdul Halim Iskandar dalam webinar bertajuk “Menggali Potensi Permodalan Bumdes”, Kamis (3/12/2020).

Penataan Jalan Jenderal Sudirman, Salatiga Peroleh Bantuan Rp90 M

Abdul Halim mengatakan salah satu kendala yang dihadapi Bumdes adalah kurangnya permodalan. Banyak pihak swasta maupun lembaga keuangan yang enggan mendanai Bumdes karena belum memiliki badan hukum.

Meski demikian, Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa Bumdes tergolong entitas badan usaha yang sejajar dengan BUMN, BUMD, maupun perseroan terbatas (PT). Dengan hal itu, ia pun berharap semakin banyak pihak yang mau bekerja sama untuk membantu Bumdes.

Sejak tahun 2018, PT Djarum memang gencar mengembangkan program peningkatan kapasitas pengelolaan Bumdes, khususnya di Kabupaten Kudus.

Program ini dilakukan antara lain melalui pelatihan maupun seminar kepada pengurus desa dan pengelola Bumdes.

Pandemi Covid-19

Public Affairs Senior Manager PT Djarum, Purwono Nugroho, mengatakan program pengembangan kapasitas pengelolaan Bumdes harus disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Hal ini supaya Bumdes siap bangkit kembali saat pandemi telah berakhir.

“Pandemi Covid-19 telah membawa dampak signifikan kepada perekonomian nasional. Namun diharapkan Bumdes nantinya bisa menjadi penggerak roda perekonomian,” ujar Purwono.

Program pengembangan kapasitas pengelolaan Bumdes diawali PT Djarum dengan melakukan riset. Dalam riset itu ditemukan jika masih banyak Bumdes yang mengalami kendala seperti kualitas SDM, tata kelola, hingga minimnya pemahaman potensi desa.

Dapat Dukungan Kiai & DPW, Gus Yasin Mantap Calonkan Diri Jadi Ketua Umum PPP

Data PT Djarum pada 2020 mencatat ada 33 Bumdes yang tersebar di Kudus. Namun dari jumlah itu hanya 2 Bumdes yang terbilang aktif dengan kategori bagus, sementara 10 Bumdes aktif dengan kategori mendasar, dan 21 Bumdes tidak aktif.

Purwono menambahkan melalui program ini PT Djarum pun menargetkan 123 desa di Kudus bisa memiliki minimal satu Bumdes yang dikelola dengan baik.

“Semakin banyak Bumdes yang baik, maka ekonomi desa akan semakin kuat dan menciptakan masyarakat desa yang makmur dan sejahtera,” tuturnya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya