LaporCovid-19 Desak Pemerintah Perbaiki Data Kematian, Bukan Mengabaikan
LaporCovid-19 mendesak pemerintah melakukan perbaikan akurasi data kematian akibat Covid-19 dan menjadikan indikator dalam penerapan PPKM.

Semarangpos.com, SEMARANG – Kelompok masyarakat, LaporCovid-19, mendesak pemerintah untuk tidak mengabaikan data kematian akibat Covid-19 sebagai indikator evaluasi pemberlakuan PPKM.
Menurut LaporCovid-19, data kematian adalah indikator dampak dan skala pandemi yang perlu diketahui warga agar tidak abai risiko penularan Covid-19.
“Oleh karenanya, pemerintah pun wajib membenahi teknis pendataan serta memasukkan data kematian probable. Bukan menghilangkan,” tulis narahubung LaporCovid-19, Said Fariz Hibban, dalam keterangan tertulis yang diterima Semarangpos.com, Rabu (11/8/2021).
Baca juga: Kasus Kematian Covid-19 di Jateng Didominasi Pasien Belum Divaksin
Pernyataan tersebut disampaikan LaporCovid-19 menyikapi statement Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marinvest), Luhut B. Pandjaitan, yang menyatakan pemerintah tidak memakai data kematian sebagai indikator evaluasi PPKM level 3 dan level 4 di sejumlah daerah.
Luhut beralasan data kematian yang dilaporkan selama ini tidak akurat akibat adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa pekan sebelumnya.
“Keputusan pemerintah itu patut dipertanyakan. Sebab, data kematian adalah indikator yang sangat penting untuk melihat seberapa efektif penanganan pandemi yang telah dilakukan pemerintah,” imbuh Said.
Menurutnya, ketidakakuratan data seharusnya tidak menjadi alasan pemerintah untuk mengabaikan data. Dengan menyadari data kematian tidak akurat, pemerintah seharusnya melakukan perbaikan.
Selisih Data
Apalagi, data kematian yang selama ini diumumkan pemerintah sebenarnya belum cukup menggambarkan besarnya dampak pandemi Covid-19. Hal itu karena jumlah kematian yang diumumkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kerap berbeda.
Berdasarkan data LaporCovid-19, ada lebih dari 19.000 kematian yang sudah dilaporkan pemerintah kabupaten/kota, tapi tak tercatat di data pemerintah pusat.
Baca juga: Kasus Covid-19 Jateng Dilaporkan Tertinggi Nasional, Ini Bantahan Gubernur Ganjar
Data dari 510 pemerintah kabupaten/kota yang dikumpulkan sukarelawan LaporCovid-19 menunjukkan hingga 7 Agustus 2021, terdapat 124.790 warga yang meninggal dengan status terpapar Covid-19.
Sementara jumlah kematian Covid-19 yang dipublikasikan pemerintah pusat pada waktu yang sama sekitar 105.598 orang. Artinya, antara data pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat terdapat margin sekitar 19.192 kematian.
Berikut data kematian 10 provinsi dengan selisih terbesar dengan data pemerintah
No. Provinsi Selisih Data Kematian
- Jawa Tengah -9.662
- Jawa Barat -6.215
- DI Yogyakarta -889
- Papua -663
- Kalimantan Barat -643
- Sumatra Utara -616
- Kalimantan Tengah -301
- Jawa Timur -294
- Banten -140
- Nusa Tenggara Barat -112
Sumber: Data kabupaten/kota dan laporan harian Kemenkes
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya
Baca Juga
- 3 Siswa di Madiun Tidak Diperkenankan Ikut PTM
- Pemerintah Izinkan Anak 12 Tahun Masuk Mal, Ini Pesan Ganjar ke Orang Tua
- PDGI Catat Ada 40 Dokter Gigi di Semarang Terpapar Covid-19 Selama Pandemi
- Innalillahi! 99 Anak Salatiga Kehilangan Orang Tua Gegara Covid-19
- Bukan Hanya Covid-19, TBC Juga Ancam Kesehatan Warga Semarang
- Hasil Tes Positif Covid-19, Banyak Calon Penumpang Tetap Nekat ke Bandara Ahmad Yani
- Hari Pertama Buka, Museum Lawang Sewu Tolak 95 Pengunjung
0 Komentar
Belum ada komentar, jadilah yang pertama untuk menanggapi berita ini.