Tantang Sri Mulyani dalam Pilkada Klaten, Harjanto akan Didepak dari PDIP

Semarangpos.com, KLATEN — Ketua DPC PDIP Klaten, Sri Mulyani, segera memecat Harjanto alias HJT dari keanggotaan PDIP yang dinilai mbalela terhadap instruksi partai. Harjanto yang mendampingi cabup Arif Budiyono akan tantang Sri Mulyani dalam Pilkada Klaten.

Tindakan tegas DPC PDIP Klaten itu sebagai respons sikap Harjanto yang akan tantang Sri Mulyani dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Klaten. Harjanto sebagai calon wakil bupati mendampingi Arif Budiyono.

Informasi yang dihimpun Semarangpos.com, HJT masih memiliki kartu tanda anggota (KTA) PDIP Klaten hingga sekarang. Sebelumnya, HJT pernah menjadi pengurus di jajaran ranting PDIP Karanganom, pengurus di Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP Klaten Utara, dan pengurus DPC PDIP Klaten.

Proses Produksi Gula PG Tasikmadu Karanganyar Segera Mulai, Dari Mana Tebu Diambil?

Kepada Semarangpos.com, HJT pernah mengaku telah mengabdi di PDIP selama 25 tahun. Beberapa waktu lalu Harjanto pernah mendaftarkan diri di tim penjaringan PDIP Klaten sebagai calon wakil bupati (cawabup) atau pendamping Sri Mulyani selaku calon bupati (cabup) di Pilkada Klaten.

Begitu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP memberikan rekomendasi ke Sri Mulyani-Aris Prabowo, HJT memilih mendampingi Arif Budiyono (ABY) guna menantang cabup petahana. Di samping puluhan tahun aktif di PDIP, HJT saat ini dikenal sebagai Kepala Desa (Kades) Karanganom, Klaten Utara.

Hak Asasi

“Kalau Pak HJT ingin mencalonkan sebagai cawabup itu merupakan hak asasi. Mangga-mangga saja. Persoalannya, dia masih ber-KTA PDIP Klaten. Kami akan pecat. KTA-nya akan kami nonaktifkan terlebih dahulu. Ini bisa dikategorikan tidak tegak lurus terhadap instruksi partai,” kata Sri Mulyani di Mapolres Klaten, Rabu (13/5/2020).

Tanaman Hidroponik Butuh Nutrisi, Inilah Nutrisi Paling Murah dan Mudah Dibuat

“Siapa saja yang tidak menyukseskan rekomendasi partai, konsekuensinya harus siap dipecat. Pak HJT pun tidak pernah berkomunikasi dengan saya terkait pencalonannya itu,” lanjut Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengakui sejumlah kader dan anggota PDIP Klaten masih ada yang sakit hati atau terbawa perasaan (baper). Hal itu lantaran mereka kecewa dengan instruksi DPP PDIP di Pilkada 2020. Salah satunya, kata Mulyani, adalah HJT yang akhirnya bergabung dengan ABY.

“Hanya satu-dua yang masih baper seperti itu. Mengelola yang baper-baper ini, ya saya baperin genti. Ini hal biasa di PDIP. Yang jelas, di PDIP Klaten masih solid. Banteng-banteng yang di luar itu besok-besok akan kembali. Terkait Pak HJT, yang bersangkutan kan belum mendaftar juga. Prosesnya masih panjang. Jik isoh balik juga,” katanya.

Dory Harsa Gelar Tahlilan Kirim Doa untuk Ayah dan Lord Didi

Disinggung tentang langkah ABY-HJT yang mulai menyoroti politik dinasti di Klaten, Sri Mulyani menanggapi santai hal tersebut. Sebaliknya, Sri Mulyani mengajak penantangnya untuk adu program di Pilkada 2020.

“Orang itu jangan hanya menyudutkan dengan politik dinasti. Pemilihan saya itu bukan serta merta dari Pak Narno turun ke Sri Mulyani. Semua melalui proses Pemilu. Mari kita langkahi dengan program apa, visi misinya apa. Kita adu program untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Klaten,” kata Mulyani.

Langkah Pribadi

Sebelumnya, HJT enggan berkomentar banyak saat ditanya terkait latar belakangnya yang masih lekat dengan PDIP Klaten. Kesediaan HJT mendampingi ABY dan melawan Sri Mulyani sebagai langkah pribadi.

Yuk Intip Gereja Blenduk yang Ikut Jadi Saksi Perkembangan Semarang

“Saya siap menjadi cawabup di sini tak ada kaitannya dengan PDIP. Saya di sini bertindak atas nama pribadi. Terkait latar belakang saya selaku seorang kades, tentu saya akan mengikuti peraturan yang berlaku [siap mengundurkan diri dari jabatan kades menjelang pendaftaran cabup-cawabup],” katanya.

Sebagaimana diketahui, PDIP Klaten yang memiliki 19 kursi di DPRD Klaten menyatakan siap bertarung di Pilkada 2020. PDIP Klaten mengusung Sri Mulyani-Aris Prabowo.

Sedangkan penantang cabup petahana Sri Mulyani, yakni ABY-HJT yang diusung gabungan partai politik. Di antaranya PAN (4 kursi di DPRD Klaten), PKB (4 kursi), PPP (2 kursi), dan Partai Nasdem (1 kursi). ABY-HJT bertekad mendobrak politik dinasti di Klaten.

DPRD Kritik Birokrasi Pemkot Salatiga Tangani Covid-19

Sedangkan kandidat lainnya yang berpeluang muncul, yakni One Krisnata yang diusung Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PKS, yang memiliki 20 kursi di DPRD Klaten.