Temui Pj. Wali Kota Semarang, Buruh Ajukan Nilai UMK 2021 Sebesar Ini…

Semarangpos.com, SEMARANG –Sejumlah buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja mendatangi Balai Kota Semarang, Selasa (19/10/2020). Kedatangan mereka tak lain untuk mengajukan nilai atau besar Upah minimum Kota atau UMK Semarang 2021 kepada Penjabat (Pj.) Wali Kota Semarang, Tavip Supriyanto.

Ketua Forum Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Kota Semarang, Heru Budi Utoyo, mengatakan konsep pengupahan yang diajukan buruh ke Pj. Wali Kota Semarang itu telah didiskusikan dengan Komisi D DPRD Kota Semarang, 12 September lalu.

“Intinya kami memberikan argument bahwa memberikan kenaikan UMK Semarang 2021 sebesar 0% tidak tepat,” ujar Heru.

Tolak Omnibus Law & Upah Naik 0%, Buruh di Semarang Dirikan Tenda Perjuangan

Senada juga disampaikan anggota Dewan Pengupahan Kota Semarang dari kalangan buruh, Ahmad Zainudin. Ia menilai kebutuhan buruh di masa pandemi Covid-19 mengalami kenaikan sehingga tidak logis jika kenaikan UMK 2021 sebesar 0%, atau dengan kata lain tidak mengalami kenaikan dibanding UMK tahun sebelumnya.

“Kebutuhan buruh di masa pandemi ini naik, seperti untuk membeli masker, hand sanitizer, serta pembatasan kapasitas transportasi umum. Jelas semua itu menambah beban pengeluaran pekerja,” ujar Zainudin.

Zainudin menambahkan UMK 2021 yang diajukan kepada Pj. Wali Kota Semarang adalah Rp3.395.930,68 atau naik sekitar 25% dari UMK 2020.

Besaran UMK 2021 itu diperoleh dari perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) Kota Semarang bulan Desember 2020 ditambah kebutuhan tambahan wajib buruh pada masa pandemi Covid-19.

“KHL bulan Desember 2020 hasil survei kami adalah Rp3.029.330,68. Sementara, kebutuhan tambahan buruh saat masa pandemi mencapai Rp366.600. Jadi, ketemunya Rp3.395.930,68,” terang Zainudin.

Resesi

Zainudin menyakini kenaikan upah bagi buruh itu akan berimbas pada perputaran ekonomi daerah. Daya beli buruh akan meningkat dan produk UMKM pun banyak yang terserap sehingga mampu mencegah resesi.

Buruh di Semarang Ingin UMK Rp3,39 Juta, Pengusaha Tetap

Sementara itu, Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jateng, Aulia Hakim, menilai kenaikan upah minimum 0% adalah pemikiran yang tidak logis. Ia menyebut pada tahun 1999 dan 2008 saat Indonesia mengalami krisis ekonomi, upah minimum pun tetap mengalami kenaikan.

“Kita terlalu sering mendengar pengusaha selalu sulit. Bahkan, saat keadaan terbaik sekalipun. Mari kita berpikir untuk keluar dari situasi potensi resesi ini,” jelasnya.

Sementara itu, Pj. Wali Kota Semarang, Tavip Supriyanto, mengaku akan menampung aspirasi dari serikat pekerja itu. Ia akan mengajukan usul konsep pengupahan atau UMK 2021 dari serikat buruh itu kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya