Geruduk DPRD, Buruh Semarang Tolak Omnibus Law
Ratusan buruh di Kota Semarang menggelar demo di depan Gedung DPRD Jateng untuk menyuarakan penolakan atas RUU Omnibus Law.
Sejumlah buruh di Kota Semarang menggelar demo di depan Kantor DPRD Jateng, Rabu (11/3/2020). Mereka menolak RUU Omnibus Law. (Semarangpos.com-Imam Yuda S.) Semarangpos.com, SEMARANG — Ratusan buruh dan mahasiswa mengeruduk kantor DPRD Jawa Tengah (Jateng) di Jl. Pahlawan Kota Semarang, Rabu (11/3/2020).
Mereka datang untuk menggelar aksi demo menolak rancangan Omnibus Law di bidang lapangan kerja atau yang populer disebut RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).
Massa kaum buruh yang berasal dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) datang lebih dulu dibanding mahasiswa.
Bangun Pasar Sapi, DPRD Tunggu Kejaksaan Salatiga
Mereka tiba di depan Gedung Berlian, sebutan Kantor DPRD Jateng sekitar pukul 11.00 WIB. Setelah menggelar orasi beberapa saat, mereka akhirnya diterima anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Windarto.
Kepada Yudi, perwakilan kaum buruh menyebutkan alasannya menolak RUU Cilaka.
“Kami dengan tegas menolak Omnibus Law. Sikap ini kami sampaikan ke DPRD Jateng dan berharap diteruskan ke pusat,” tutur Ketua KSBSI Kota Semarang, Muhron, seusai beraudiensi di Kantor DPRD Jateng.
Dituduh Dapat IMB dengan Tipu Warga, Gereja Tlogosari Semarang Siapkan Somasi
Muhron mengatakan ada 19 pasal pada Omnibus Law klaster ketenagakerjaan yang dianggap merugikan buruh. Seperti, masalah outsorcing, UMK yang tidak menggunakan skema investasi, maupun pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi buruh yang sedang sakit.
Muhron mengatakan Omnibus Law terkait RUU Cilaka saat ini telah masuk ke program legislasi nasional (prolegnas) dan kemungkinan segera disahkan.
“Kami enggak mau seperti itu. Makanya, kita harus nyatakan sikap menolak dan semoga pemerintah membatalkan undang-undang itu melalui PP [peraturan pemerintah],” tegasnya.
UMK 2019 Ditetapkan, Begini Reaksi Buruh Semarang…
Sementara itu, Yudi Indras menyatakan siap membawa aspirasi kaum buruh di Semarang itu kepada pemerintah pusat maupun DPR.
Selain itu, Yudi juga mengajak kaum buruh untuk mengadakan diskusi dengan mengajak para pakar. “Nanti hasil diskusinya jadi acuan atau rekomendasi kita ke pusat,” terang politikus Partai Gerindra itu.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya
Baca Juga
- Beri Masukan untuk RKPD 2027, DPRD Jateng Dorong Perbaikan Jalan dan Penguatan Ekonomi Syariah
- Tanam Pohon dan Tebar Benih Ikan di Karangpandan, Sumanto: Harus Ikhlas untuk Anak Cucu Kita
- Ketua DPRD Jateng Sumanto: WFH Jangan Sekadar Slogan, Harus Diawasi Agar Efektif
- Sumanto Canangkan Program Jogo Kali Merawat Bumi, Tanam Pohon Penyimpan Air di Sekitar Sungai
- Ketua DPRD Jateng Sumanto Harap Bedah LKPJ 2025 Hasilkan Rekomendasi Konkret dan Terukur
- Dana Transfer Pusat Turun Rp1,5 Triliun, Sumanto Minta Pemprov Lebih Mandiri dan Kreatif Gali Potensi PAD
- DPRD Jateng Bahas Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan dan Garis Sempadan
0 Komentar
Belum ada komentar, jadilah yang pertama untuk menanggapi berita ini.