Verifikasi DPRD Salatiga Ungkap Jumlah Warga Berhak Terima Bansos

Semarangpos.com, SALATIGA — DPRD Salatiga selesai melakukan verifikasi data terkait jumlah kepala keluarga (KK) yang layak menerima bantuan jaring pengaman sosial atau bansos. Bansos di Salatiga itu diberikan sebagai dampak pandemi Covid-19.

DPRD yang juga menjadi penanggung jawab pusat data terpadu itu mencatat ada 21.873 KK di Salatiga yang berhak menerima bantuan jaring pengaman sosial. Jumlah itu merupakan KK yang tidak menerima bansos lain baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Bantuan dimaksud itu seperti pada program keluarga harapan (PKH).

Ketua DPRD Salatiga, Dance Ishak Palit, mengatakan jumlah itu sudah jauh berkurang ketimbang jumlah KK yang sebelumnya. Jumlah warga itu dinilai layak menerima bantuan sebanyak 39.000 KK. “Jumlah penerima bantuan sudah kami compare dengan usulan data dari masing-masing RT dan RW,” ujar Dance ketika ditemui seusai meresmikan posko pengendalian operasional bidang informasi di Joglo Bung Karno pekan lalu.

Semarang Punya Tumbasin.id Sebagai Solusi Belanja saat Social Distancing

Data KK dari RT dan RW itu kemudian diverifikasi dengan membandingkan data yang dimiliki sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Dance memberi contoh di Dinas Perhubungan, usulan data dari RT maupun RW dibandingkan dengan data warga miskin dan rentan miskin sektor transportasi.

Hapus Data Ganda

Data tersebut antara lain menyebut pekerja harian seperti sopir angkuta, penarik becak, dan kusir andong. Selanjutnya, DPRD akan menghapus data ganda jika data tersebut sudah tercantum pada usulan di tingkat RT dan RW.

“Terakhir kita cocokkan dengan data di Dinas Sosial terkait KK yang sudah menerima bantuan, lalu dikembalikan lagi ke tingkat kelurahan,” ujar Dance.

Tagar #UndipKokJahatSih Trending, Ini Jawaban Undip Semarang

Jumlah KK yang membengkak di awal hingga mencapai 39.000, lanjut Dance, disebabkan oleh banyaknya data ganda penerima bantuan. Pasalnya data itu diperoleh sumber-sumber yang berbeda. Bahkan ada juga warga yang sudah meninggal namun masih masuk dalam data penerima bantuan.

“Ini pun dalam evaluasi diperkirakan masih ada sekitar 3% data goyang atau tidak valid,” imbuh Dance.

Kendati begitu, terkait validitas data, DPRD Salatiga akan melakukan evaluasi secara berkala. Dance berharap dengan adanya data yang terpusat ini penyaluran bantuan sosial (bansos) akan lebih terarah dan tepat sasaran.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya